PENGATURAN PERLINDUNGAN PENYU SEBAGAI HEWAN YANG MELAKUKAN MIGRASI (MIGRATORY SPECIES) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Zahri, Purnama (2016) PENGATURAN PERLINDUNGAN PENYU SEBAGAI HEWAN YANG MELAKUKAN MIGRASI (MIGRATORY SPECIES) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) COVER.pdf - Published Version Download (445kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB_I[1].pdf - Published Version Download (345kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB_IV[1].pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) daftar_pustaka[1].pdf - Published Version Download (206kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) SKRIPSI ZAHRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Setiap satwa memiliki peranan penting dalam ekosistem di muka bumi, tetapi dalam kehidupan satwa tersebut ada memiliki banyak tempat ekosistem dikarenakan migrasi. Migrasi satwa tersebut menjadikan masalah baru dalam perlindungannya. Setiap satwa yang melakukan migrasi secara internasional telah dilindungi oleh Bonn Convention 1979 The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Dalam Bonn Convention mengatur secara lengkap apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap negara yang disinggahi satwa yang melakukan migrasi seperti: Memberikan perlindungan, mencegah, mengurangi dan mengontrol faktor-faktor yang membahayakan atau mungkin lebih membahayakan satwa yang melakukan migrasi. Hal tersebut juga didukung dengan peraturan perundang-undangan nasional dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tetapi dalam praktek dilapangan terlihat jelas adanya penjualan telur penyu di sepanjang pantai purus, Padang, Sumatera Barat. Dalam Penulisan ini Penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan, yakni : 1) Bagaimanakah perlindungan penyu sebagai hewan yang bermigrasi berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Sumatera Barat 2) Bagaimana Perlindungan Penyu sebagai Migratory Species di Sumatera Barat? Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif. Bedasarkan studi pustaka yang penulis dapatkan yakni: telah adanya regulasi internasional khusus melindungi hewan yang melakukan migrasi (Migratory Species) yaitu Bonn Convention 1979 The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Bonn Convention 1979 digunakan sebagai pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penerapan yang dilakukan di Indonesia masihlah belum maksimal dikarenakan adanya pengeksploitasian penyu dan telurnya di sepanjang pantai purus, padang, Sumatera Barat, adanya pengeksploitasian penyu dan telurnya pemerintah Sumatera Barat membuat forum koordinasi perlindungan penyu dengan ditetapkan SK Gubernur Nomor 523 – 195 Tahun 2015, melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap warga di Sumatera Barat yang dilaksanakan di Padang Fair 2015 dan melakukan penyuluhan terhadap siswa SMA di kota padang dengan melakukan field trip ekudasi ke penangkaran penyu di Pariaman

Actions (login required)

View Item