PENERTIBAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI LOKASI YANG DILARANG DI KOTA PADANG BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 190 TAHUN 2014

Muhammad, Rabbani Angkasa (2016) PENERTIBAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI LOKASI YANG DILARANG DI KOTA PADANG BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 190 TAHUN 2014. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (237kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (432kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR PENUTUP) BAB AKHIR PENUTUP.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (116kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENERTIBAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI LOKASI YANG DILARANG DI KOTA PADANG BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 190 TAHUN 2014 Muhammad Rabbani Angkasa, BP : 1210112168, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII) 66 Halaman, Tahun 2016 ABSTRAK Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda dimana lebar trotoar 150 cm atau “five feet” sehingga pedagang mendapat julukan “kaki lima”. Aturan mengenai aktivitas berdagang bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Tetapi pedagang kaki lima bersikap tidak peduli dan memilih berdagang di tempat yang selalu ramai seperti di trotoar, pinggir jalan, di jembatam dan fasilitas umum lainnya. Sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan arus lalu lintas khususnya di Pasar Raya Kota Padang. Penelitian ini mengangkat masalah penertiban dan faktor penghambat penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berdagang dilokasi yang dilarang di Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasi dilapangan. Data-data bersumber dari hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, media massa dan sumber lain yang mendukung untuk penelitian penyusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014 belum maksimal dilakukan, baik itu dari Dinas Pasar Maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Upaya penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tetapi masih ada pedagang kaki lima menggelar dagangannya di jalan dan lokasi yang dilarang berdagang tersebut. Sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu Dinas Pasar secara bertahap menata pedagang kaki lima dengan cara merelokasi sementara ke beberapa tempat yang disediakan guna mengurangi penumpukan pedagang kaki lima di beberapa lokasi di badan jalan kawasan Pasar Raya. Selain sarana dan prasarana tempat relokasi maupun tempat permanen untuk pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat saat ini masih dalam proses rencana pembangunan Pasar Inpres Blok III pada lahan kosong di kawasan Pasar Raya Kota Padang yang masih dalam tahap tender proyek yang ditargetkan nantinya siap pada pertengahan Tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran baik Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang agar tidak bosan dalam memberikan penyuluhan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, terkait larangan tempat berjualan pedagang kaki lima. Dalam operasi penertiban seharusnya petugas penertiban tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan, serta upaya persuasif harus diutamakan di lapangan sehingga tidak memicu emosi pedagang kaki lima.

Actions (login required)

View Item