MEDIASI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN

Ariyeni, Fitri (2016) MEDIASI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
Preview	Text (PENDAHULUAN) 7 Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (155kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) 10 BAB IV My Tesis.pdf - Published Version Download (90kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN) 11 Daftar Kepustakaan My Tesis.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS ALL WATERMARK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dengan diterapkannya Mediasi di Pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka berlaku ketentuan yang mewajibkan semua perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, termasuk perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan. Di sisi lain, sengketa tanah perbuatan melawan hukum merupakan salah satu jenis perkara perdata yang banyak masuk di Pengadilan Negeri Painan. Maka dari itu, sejauh mana peranan hakim selaku mediator serta efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Painan dalam penyelesaian perkara menyangkut sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Painan dalam penyelesaian sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum, kedua, bagaimana peran mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Painan, ketiga, sejauh mana efektifitas yang dicapai dalam pelaksanaan mediasi terhadap sengketa tanah perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Painan. Dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yakni wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Painan dalam penyelesaian sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum tetap mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sedangkan dari hasil proses mediasi di Pengadilan Negeri tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas dari proses mediasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Painan masih sangat rendah. Sementara, peranan hakim selaku mediator juga merangkap sebagai hakim yang memeriksa perkara dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Painan dibandingkan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Painan menjadikan kualitas mediasi yang ada kurang maksimal. Untuk itu, diharapkan konsistensi Mahkamah Agung dalam mengupayakan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan untuk ke depannya agar berhasil melalui peningkatan mutu kualitas dan kuantitas hakim, serta menciptakan mediator-mediator yang professional berpengetahuan dan cakap dalam proses mediasi, guna tercapainya tujuan dan hakikat dari dilaksanakannya upaya Mediasi di Pengadilan. Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Pertanahan, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pengadilan Negeri Painan LAND DISPUTE TORT MEDIATION IN PAINAN DISTRICT COURT ABSTRACT By implementation of Mediation in the Court through PERMA Number 1 of 2008 on Mediation Procedure At Courts, it requires all civil cases were registered in the District Court must first attempting settlement of disputes through a mediation process, including cases involving land disputes torts. On the other hand, a land disputes tort is one of the many types of civil cases in the Painan District Court. Therefore, the extent to which the role of the judge as a mediator and the effectiveness of mediation in Painan District Court in settling disputes regarding the land dispute Torts. Based on this, as for the issues to be discussed are: first, how the implementation of mediation in the Painan District Court to resolve land dispute Torts, second, how the role of mediator in the implementation of mediation in the Painan district court, third, how effective the implementation of the mediation in the Painan district court. In this paper, using empirical juridical research method, which uses primary data and secondary data, while the data collection techniques in the form of literature studies and field studies that are interview and document study. From the results, it can be concluded that the implementation of mediation in the Painan district court still refer to the PERMA Number 1 of 2008 on Procedures Mediation At Court, while the results of the mediation process in the District Court concluded that the effectiveness of the mediation process in the Painan district court still very low. Meanwhile, the double role of judges both of mediators and judge who examined the case with the number of cases that enters Painan district court compared to the number of judges in the Painan district court makes quality mediation less than the maximum. In the future, consistency of the Supreme Court in seeking the mediation process in the Painan district court is expected in order to prompt the quality improvement of quality and quantity of judges, as well as create mediators professional knowledgeable and capable in the mediation process, in order to achieve the purpose and nature of the implementation effort mediation in court. Key Words: Mediation, Land Dispute, Tort, and Painan Distric Court

Actions (login required)

View Item