PERSEPSI TERHADAP KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA(Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penyedia Barang/Jasa Kota Solok)

YOFI, KHARISMA (2013) PERSEPSI TERHADAP KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA(Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penyedia Barang/Jasa Kota Solok). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 58.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (654kB)

Abstract

Latar Belakang Kegiatan pengadaan barang dan jasa sangat mempengaruhi pergerakan aktivitas ekonomi karena besarnya keterlibatan dunia usaha, peran birokrasi publik dan jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Mayoritas negara di dunia menghabiskan dana untuk pengadaan barang dan jasa mencapai 10 – 30% dari total anggaran. Di negara Uni Eropa nilai transaksi pengadaan barang dan jasa mencapai 10% dari total GDP, di Amerika Serikat mencapai 16% dari total GDP dan di Indonesia dana alokasi pengadaan barang dan jasa mencapai 31,2% atau Rp. 327 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010 (Maslani dan Siswanto, 2011). Keberadaan pengadaan barang dan jasa dibutuhkan untuk menjaga kelancaran operasional dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk mendapatkannya membutuhkan waktu yang lama mulai dari waktu untuk pemesanaan, produksi, mengantar barang sampai waktu memproses barang di gudang. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sistem pengadaan publik yang transparan, non diskriminasi, berkeadilan, efektif dan efisien sangat dibutuhkan (Senator N, 2011). Kasus fraud atau yang biasa disebut dengan kecurangan dalam bidang keuangan baik yang berasal dari instansi pemerintahan maupun instansi swasta selalu menjadi perbincangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kecurangan/fraud pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com korupsi dalam keuangan publik. Setiap tahunnya BPK dan KPK melaporkan adanya kasus pengadaan barang dan jasa yang mengandung unsur kecurangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan data rekapitulasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) II Indonesia tahun 2010, BPK menemukan beberapa tipe kasus pengadaan barang dan jasa : 1. Kasus pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara berjumlah 1513 dengan total kerugian sebesar Rp. 659.251.010.000 yang terdiri dari 146 kasus yang merugikan negara, 1319 kasus yang merugikan daerah, 6 kasus merugikan BUMN serta 42 kasus merugikan BUMD. 2. Kasus pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebanyak 210 kasus dengan total potensi kerugian Rp. 116.866.650.000 yang terdiri atas 10 kasus berpotensi merugikan keuangan negara, 193 kasus yang berpotensi merugikan keuangan daerah, 1 kasus yang berpotensi merugikan keuangan BUMN dan 6 kasus yang berpotensi merugikan keuangan BUMD. 3. Kasus pengadaan barang dan jasa yang melanggar ketentuan administratif berjumlah 338 kasus yang terdiri atas 61 kasus pada pemerintah pusat, 242 kasus pada pemerintah daerah, 11 kasus pada BUMN dan 24 kasus pada perusahaan BUMD. 4. Kasus ketidakhematan dalam pengadaaan barang dan jasa sebanyak 309 kasus dengan total ketidak hematan Rp. 462.885.942.000 yaitu pada pemerintah pusat sebanyak 48 kasus, pemeritah daerah sebanyak 193 kasus, BUMN sebanyak 29 kasus, BUMD sebanyak 39 kasus. Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com 5. Kasus hasil pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan ketidakefisienan sebanyak 127 kasus dengan total nominal 598.073.530.000 yang teriri atas 19 kasus pada pemerintah pusat, 89 kasus pada pemerintah daerah, 1 kasus pada BUMN dan 18 kasus pada BUMD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah Kota Solok TA 2010 dan Semester 1 2011, BPK menyimpulkan : 1. Dari hasil penelaahan Sistem Pengendalian Intern diketahui terdapat kelemahan dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sehingga terjadi penyimpangan seperti terdapat pemberian Bantuan Sosial yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan dana Bantuan Hibah KPUD yang tidak sesuai ketentuan, pelaksanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa belum seluruhnya mempedomani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Terdapat sebanyak 13 temuan dengan nilai sebesar Rp3.050.155.135,44 terdiri dari TA 2010 sebesar Rp2.340.151.380,44 dan TA 2011 sebesar Rp710.003.755,00. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam masalah penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan. Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com Berdasarkan data yang telah didapatkan melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana persepsi karyawan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan penyedia barang dan jasa terhadap tindakan fraud atau yang biasanya disebut kecurangan di lingkungan instansi pemerintah, khususnya pada Kota Solok. Dikarenakan berdasarkan LHP Kota Solok dari TA 2007 sampai TA 2012 terdapat berbagai jenis kasus pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, diantaranya : 1. TA 2007 : Pembangunan gedung kantor kompleks balaikota, pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP 14, pembangunnan gedung sekolah kantor SMK2, pembuatan bronjong tapian lapuang kel. Tanah Garam. 2. TA 2008 – TA 2009 : Peningkatan jalan kota Solok, peningkatan saluran Irigasi Bandar Ampang Batu Besar, pengadaan dan pemasangan pipa ND, peningkatan saluran iriggasi Bandar Sawah Gadang, lanjutan pembangunan gedung Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan gedung Sekretariat Bersama (NGO), kegiatan pemasangan bronjong Lukah pandan, pemasangan dam dan riol jalan Bandar Pandung – Batas Kota Taratak, pekerjaan pemasangan dam jalan puskesmas KTK – Perum. Taruko Permai, pekerjaan pasangan dam SD Gaung – KTK. 3. TA 2010 – TA 2011 : Kegiatan penyediaan sarana air bersih, pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum. 4. TA 2012 : Pekerjaan pembangunan gedung Dprd tahap II, pekerjaan pembangunan kantor penanggulangan bencana, pekerjaan pembangunan kantor lurah nan balimo, pekerjaan pembangunan jalan DAK, pekerjaan Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com Click here to buy ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com lanjutan pembangunan jalan Lingkar Utara, pekerjaan lanjutan pembangunan Spot Hall Tanjung Paku. Kegagalan tersebut memberikan indikasi terdapatnya tindak kecurangan dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian mendalam mengenai kejadian tersebut dengan cara mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga kecurangan yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dapat ditekan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menggambil judul “Persepsi Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. Studi Kasus Karyawan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penyedia Barang dan Jasa Kota Solok”

Actions (login required)

View Item