STUDI KONFLIK TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG

SEFNIWATI, SEFNIWATI (2015) STUDI KONFLIK TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 205.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena konflik tanah ulayat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penelitian ini berfokus kepada tiga masalah pokok yaitu: faktor penyebab, tipe konflik, dan mekanisme penyelesaian konflik. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September - November 2014 dengan menggunakan metode multi case study, dari tujuh kasus yang terdaftar di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX antara tahun 2010 sampai 2014, peneliti mengambil empat kasus dikarenakan tiga kasus lainnya data dan informasi yang diinginkan tidak tersedia. Keempat kasus tersebut ialah kasus yang telah diselesaikan di tingkat KAN yaitu konflik dalam kaum, konflik antar kaum, dan dua kasus konflik antar suku yang dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitian pada kasus pertama yaitu konflik pembagian harta pusako tinggi kaum dalam paruik pandito Korong Gadang suku Tanjuang merupakan konflik realistis dengan penyebab konflik yaitu, adanya perbedaan individu dan kurangnya komunikasi antar anggota kaum. Kedua, konflik harta pusako tinggi antara kaum suku Tanjuang dengan kaum suku Caniago, merupakan konflik non realistis dengan penyebab konflik kurangnya pengawasan dari niniak mamak masing-masing suku terhadap harta pusako. Ketiga, konflik harta pusako tinggi suku Tanjuang antara kaum keturunan Limah dengan kaum keturunan Gadirah, merupakan konflik non realistis dengan penyebab konflik yaitu adanya perbedaan pendapat dan tujuan terhadap objek konflik. Keempat, konflik harta pusako tinggi kaum suku Tanjuang dengan kaum suku Melayu merupakan konflik realistis dengan penyebab konflik yaitu perbedaan pendapat antar individu terkait status objek konflik. Mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di KAN Pauh IX bersifat administratif. Selain itu KAN Pauh IX menggunakan mediasi dan negosiasi dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian perlu diinformasikan kepada masyarakat luas tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan penyelesaian konflik, disamping itu perlu meningkatkan komunikasi dalam kelompok (baik kaum maupun suku) melalui event-event tingkat Nagari. Kata kunci : harta pusako tinggi, kerapatan adat nagari, tipe konflik, faktor penyebab konflik

Actions (login required)

View Item