ADE, YULANDA (2014) PENERAPAN ASAS-ASAS POKOK HUKUM PERJANJIAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN SIJUNJUNG (STUDI KASUS PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. FTJ DAN PT. MAHA). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (abstrak)
abstrak.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
Bab I.pdf - Published Version Download (293kB) | Preview |
|
|
Text (BAB AKHIR)
Bab IV.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar kepustakaan.pdf - Published Version Download (105kB) | Preview |
|
Text (Tesis lengkap)
tesis lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, salah satu perusahaan yang memperoleh Kuasa Pertambangan di Kabupaten Sijunjung adalah PT. FTJ sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dalam pelaksanaan Kuasa Pertambangan, PT. FTJ memerlukan bantuan dana, keahlian, dan tenaga. Maka diadakanlah perjanjian kerjasama antara PT. FTJ dengan PT. MAHA dalam bentuk Perjanjian Kerjasama No. 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008. Peraturan pertambangan dan penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian mempunyai peranan yang penting dalam Perjanjian tersebut. Permasalahan dalam penelitian terdiri dari: Bagaimanakah validitas Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA ditinjau dari segi peraturan pertambangan?, apakah penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif kemudian data dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian: Perjanjian Kerjasama No. 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008 tidak bertentangan dengan peraturan pertambangan, baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Perbedaan hanya terjadi pada ruang lingkup perjanjian yang mana seharusnya perjanjian tersebut hanya membuat klausul-klausul tentang tentang vii pekerjaan tambang eksplorasi bukan malah memperluas hingga ke pekerjaan penjualan. Asas konsensualisme telah diterapkan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan penerapan asas kebebasan berkontrak terlalu luas dengan adanya klausul-klausul yang tidak seimbang di antara para pihak. Penerapan asas itikad baik berkaitan erat dengan penerapan asas kebebasan berkontrak, dimana ketika terjadi penerapan asas kebebasan berkontrak yang terlalu luas sehingga menempatkan salah satu pihak pada posisi tawar yang lemah, maka ketika itu terjadi juga penerapan asas itikad baik yang tidak seimbang di antara para pihak. Penerapan asas keseimbangan dilihat dari karakteristik asas keseimbangan yang berupa kesetaraan para pihak dalam perjanjian, tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 20 Oct 2016 08:23 |
Last Modified: | 20 Oct 2016 08:23 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/17560 |
Actions (login required)
View Item |