PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Muthya, Manda Yenny (2016) PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (ABSTRAK) 1. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) 2. BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (350kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) 3. BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (177kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview
	Text (THESIS FULL LENGKAP) THESIS LENGKAP.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Muthya Manda Yenny, 1420112048, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Magister Ilmu Hukum, Halaman 131, 2016) ABSTRAK Koordinasi dan supervisi merupakan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan ini agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif, efisien, dan sinergis. Namun, dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terdapat persoalan yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut diantaranya, miskomunikasi antar lembaga penegak hukum. Permasalahan yang dibahas adalah: a) apa bentuk pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? b) apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? c) serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan KPK, dari tahun 2011 hingga 2015 bentuk koordinasi yang dilakukan diantaranya mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan permintaan informasi oleh KPK terkait dengan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan bentuk tugas supevisi KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam bentuk ekspose bersama, penelaahan, dan pengawasan penyidikan dan penuntutan. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terdapat beberapa kendala antara lain, egosentris kelembagaan aparat penegak hukum, inisiatif kejaksaan untuk berkoordinasi dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi masih rendah. Upaya KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi antara lain, koordinasi dilakukan secara terpadu melibatkan unsur Kejaksaan Agung dan Kepolisian, meningkatkan peran aktif dalam kegiatan, merancang sistem laporan SPDP dengan memanfaatkan teknologi, MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK. Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat belum dilaksanakan maksimal oleh KPK sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu,untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, maka KPK perlu mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kata kunci: Koordinasi, Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item