MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

randy, zaharit pratama (2016) MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, universitas andalas.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (75kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (274kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
	Text (TA FULL) TUGAS AKHIR FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

abstrak Dalam pelaksanaan anggaran, pengawasan pada umumnya bertujuan untuk menegakkan disiplin anggaran, yaitu ketaatan terhadap pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan. Secara dini pengawasan anggaran dilakukan dengan melakukan pengujian atas bukti pengeluaran anggaran tersebut sebelum dilakukan pembayaran. Pengujian tersebut dalam terminologi keuangan disebut “verifikasi”. Kegiatan pengujian dapat dilakukan sebelum terjadinya kegiatan pembayaran atau setelah terjadinya pembayaran. Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran disebut “Pengawasan Purnalaksana (Post Audit). Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran hanya dapat dilakukan oleh Satuan Kerja sebagai unit operasional yang melaksanakan pekerjaan/ kegiatan. Verifikasi merupakan salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan atau sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas “(the process of resources to unlimited demand)” dan dokumen yang menunjukan kondisi dan keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintahan) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktifitass dan tujuan yang hendak dicapai.

Actions (login required)

View Item