Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al Qur’an

QADRIANSYAH, QADRIANSYAH (2016) Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al Qur’an. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) 1. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (230kB) | Preview
Preview	Text (Bab I (Pendahuluan)) 2. Bab I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (341kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV (Penutup)) 3. BAB IV (Penutup).pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pusataka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (392kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) 5. Tesis Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembentukan peraturan daerah untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal. Kebijakan otonomi daerah telah berimbas pada beberapa provinsi,kabupaten dan kota di Indonesia untuk mengatur urusan agama ke dalam peraturan daerah. Faktor sebagian bersar penduduk beragama Islam, adat dan budaya meningkatkan keinginan penyelenggara pemerintahan di Sumatera Barat untuk melakukan formalisasi hukum Islam kedalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur’an. Pengaturan urusan agama ke dalam peraturan daerah menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur’an dan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif yang berbasis pada inventarisasi hukum positif dan penemuan asas-asas hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertama, Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur’an sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kedua, pembentukanPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur’an belum sepenuhnya menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving), dan asas-asas hukum umum (algemene rechtsbeginselen) yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasar atas hukum (rechtstaat), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Kata Kunci : Pembentukan peraturandaerah, dan penerapan asas-asas pembentukan perundang-undangan. ABSTRACT Establishment of regional regulation to review and optimize regional development can only be achieved if the establishment of local regulation supported by the manners and methods that suitable with legislation, district needs and local wisdom. The regional autonomy policy has an impact on some provinces, regencies and cities in Indonesia to regulate religious affairs into local regulations. The factor that most of population in Indonesia is moeslem, customs and culture increases the government in West Sumatra to formalize Islamic law into the West Sumatera’s Regional Regulation No. 3 of 2007 regarding Qur'an Education. The arrangement of Religious Affairs into Regional Regulation makes support and refusal in various groups. The problems are how the process of establishment of the West Sumatera’s Regional Regulation No. 3 of 2007 regardiing Qur'an Education and the application of the forming of legislation principles. The method used is normative Judicial based on inventory of positive law and invention of legal principles. The results of research are first, the establishment of West Sumatera’s Regional Regulation No. 3 of 2007 regarding Qur'an Education is in accordance with Law No. 10 of 2004 that regarding establishment of legislation and Ministerial Decree of Home Affairs Number 16 of 2006 on the procedure for formulating the Regional Law. Second, the establishment of West Sumatera Regional Regulation No. 3 of 2007 regarding Qur'an Education is not yet completety apply the formation of good legislation principles(beginselen van behoorlijke wetgeving), and general law principles (Algemene rechtsbeginselen) which consist of state principle based on law (rechtstaat), government based on the Constitutional System and the state based on democracy. Keywords: Establishment of regional regulation, and the application of the forming of legislation principles.

Actions (login required)

View Item