PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

MUHAMMAD, REZA (2015) PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 103.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan yang demokratis yang berada dalam payung negara hukum, dan di Indonesia pengaturan HAM terlihat dalam UUD 1945 pada Pasal 28A sampai 28J Hak Asasi Manusia tidak hanya ada pada UUD 1945 saja melainkan juga di atur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU Pers, UU Perlindungan Konsumen dan sebagainya. Hak untuk berorganisasi, berserikat, dan berkumpul juga dijamin oleh UUD 1945 hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Dari Pasal tersebut jelas bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang mana hal ini bisa didapatkan masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatn yangsjugadturutfandilgdalamhpemberdayaanjmasyarakat.

Actions (login required)

View Item