TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUMATERA BARAT

ARIF, HIZBULLAH BIRMAN (2016) TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB 1.pdf - Published Version

Download (77kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB V)
BAB AKHIR.pdf - Published Version

Download (31kB) | Preview
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)
[img] Text (TUGAS AKHIR FULL)
TA FULL.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemirintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar dalam menghasikan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sistem administrasi pajak sangat besar bagi Badan Usaha untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan . Dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Fakultas Ekonomi > D3 Akuntansi
Depositing User: d3 akuntansi akuntansi
Date Deposited: 07 Sep 2016 07:02
Last Modified: 07 Sep 2016 07:02
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/16540

Actions (login required)

View Item View Item