aprimon, fernanda (2016) pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota padang. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (Abstrak)
abstrak.pdf - Published Version Download (123kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (294kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (130kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Fulltext)
aprimon.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pemungutan retribusi daerah adalah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari Retribusi Jasa Umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan InformatikaKota Padang? 2) Bagaimana Kendala dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kota Padang dan cara mengatasi kendala tersebut? Pendekatan masalah secara yuridis sosiologis,yaitu metode yang dilakukan dengan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara pada masyarakat.Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah 1) pemungutan dilakukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Dokumen lain yang dipersamakan dan Pungutan yang dilakukan oleh Pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihak ketiga, jadi pihak ketiga yang memberikan retribusi kepada UPT Dinas Perpakiran.2) Kendala dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan InformatikaKota Padang dan cara mengatasi kendala tersebut adalah Pengontrak keterlambatan melakukan pembayaran, banyaknya pungutan parkir liar yang diluar pihak yang berwenang untuk mangambil pungutan resmi karena keterbatasan dari pihak internal UPT Dinas Perparkiran, kurangnya tenaga internal untuk mengawasai pemungutan retribusi di Kota Padang.Untuk mengatasi permasalahan di atas adalah bekerjasama dengan kepolisian setiap pelaksanaan pungutan tidak resmi dan diberi kewenangan kepada kepolisisan untuk mengatasinya, sedangkan kalau dari pihak yang diberi tugas untuk melakukan pemungutan resmi diberi peringatan dan dengan mengoptimalkan tenaga internal yang adaa dan memberikan teguran kalau tidak ada itikad yang baik dari pengontrak maka akan diputuskan kerjasamanya. Kata Kunci :Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 08 Sep 2016 06:53 |
Last Modified: | 08 Sep 2016 06:53 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/16517 |
Actions (login required)
View Item |