PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI (Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang)

ANNY, YUSERLINA (2011) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI (Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang). Masters thesis, Universitas Andalas.

Text 002.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (355kB)

Abstract

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentrara Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut: Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selamalamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain, 2. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya, 3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dank arena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 No 2 KUHPM. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan adalah: 1. Bagaimana penerapan pidana oleh Hakim Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang? dan 2. Apasaja pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang?. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dapat terlihat adanya perbedaan di dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, adanya perbedaan putusan yang diberikan hakim, karena di dalam persidangan tindak pidana desersi di kenal adanya in absensia dalam proses persidangan, dan hal ini jugalah yang menjadikan adanya perbedaan hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam perkara desersi. Dan dapat disimpulkan bahwa adanya pertimbangan hakim yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan perkara desersi dapat di lihat pada terdakwa yang hadir dalam persidangan atau kembali kepada kesatuannya dan terdakwa yang tidak yang tidak kembali kepada kesatuannya. Selanjutnya juga dapat disarankan kepada hakim melihat lagi kepada asas keadilan di dalam memutuskan suatu perkara desersi secara in absensia agar diketahui segala faktor terdakwa melakukan desersi dan juga disarankan kepada penegak hukum khususnya di dalam kalangan militer agar dapat memantau anggotanya sehingga tidak terjadinya tindak pidana desersi lagi.

Actions (login required)

View Item