PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM YANG DISEBABKAN OLEH GREENHOUSE GASES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Athya, Athya (2015) PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM YANG DISEBABKAN OLEH GREENHOUSE GASES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201511221130nd_skripsi athya full 1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Istilag Gas Rumah Kaca (GRK) mengemuka seiring dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang dampaknya telah dirasakan diberbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Gas-gas rumah kaca yang dinyatakan saling berkonstribusi terhadap gejala perubahan iklim adalah CO2, CH4, N2O1, NOX, CO, PFC dan SF 6-,. Upaya mencegah meningkatnya konsentrasi GRK yang menyebabkan perubahan iklim dimulai oleh masyarakat Internasional pada tahun 1972 dengan Deklarasi Stockholm sebagai konferensi internasional pertama yang ditujukan untuk masalah lingkungan dari perspektif global.Selanjtnya, Deklarasi Rio 1992 sebagai bentuk penegasan dari Deklarasi Stockholm 1972. Selanjutnya, dibentuk Konvensi Perubahan Iklim atau United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992. Untuk mempertegas United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) maka dibentuklah Protokol Kyoto tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 1997. Indonesia pun telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto sebagai bentuk keseriusan untuk ikut terlibat dan berperan dalam upaya mengurangi bertambah parahnya perubahan iklim. Namun, peraturan tersebut masih belum efektif karena sulitnya menerapkan instrumen hukum untuk melindungi lingkungan. Berdasarkan latar belakang di atas ada dua permasalahan hukum yaitu : pertama, bagaimanakah pengaturan hukum internasional dalam mengatasi perubahan iklim disebabkan oleh green house gases dan kedua, bagaimana implementasi pengaturan tersebut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data sekunder yang berasal dari hukum primer, sekunder dan tersier. Semua data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perubahan iklim disebabkan GRK telah dibuat secara tegas oleh hukum Internasinal dan diratifikasi oleh negera-negara di dunia. Secara tegas dalam pasal 3 (1) UNFCCC diatur bara para Pihak (negara-negara yang meratifikasi) haruslah melindungi sistem iklim demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Akan tetapi hasil dari pengaturan tersebut belumlah maksimal dikarenakan masing-masing negara dalam melaksanakan konvensi masih sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan nasionalnya. Selanjutnya, Indonesia telah mengimplementasikan pengaturan internasional untuk mengatasi perubahan iklim akibat GRK kedalam hukum nasionalnya dengan meratifikasi UNFCCC dengan Undang-undang No.6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Uneted Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Protokol Kyoto dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Kyoto atas UNFCCC tentang perubahan iklim. Kata Kunci : Perubahan Iklim, Gas Rumah Kaca, UNFCCC dan Protokol Kyoto

Actions (login required)

View Item