IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK

WINDEL, VERIWADIAT (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (ABSTRAK) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (253kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf - Published Version Download (655kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (266kB) | Preview
	Text (TESIS FULLTEXT) TESIS fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Reformasi memberikan harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Berbagai perubahan dalam pelayanan publik memang sudah berlangung di era reformasi ini. Untuk merespon hal tersebut maka pemerintah Kota Solok telah melahirkan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika, tujuannya untuk mewujudkan pengembangan budaya organisasi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, etis, akuntabel, transparansi dalam rangka mewujudkan good lokal governance di Kota Solok. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintahan, hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik selama ini belum jelas. Mekanisme penyampaian keluhan dan komplain dan berbagai ketidakpuasan kepada pemerintah juga belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam pelayanan publik di Kota Solok dan Apa saja kendala-kendala dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam pelayanan publik di Kota Solok?Pendekatan penulisan yaitu pendekatan yuridis sosiologis (empiris), tipe penulisan kualitatif deskriptif, taknik pengumpulan data: studi dokumentasi, wawancara dan observasi dan pengolahan data: editing, coding dan analisis data dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1)Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pelayanan Publik di Kota Solok adalah adanya upaya dari penyelenggara pemerintahan untuk menyederhanakan pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan telah mentaati norma etika pemerintahan daerah yang tertuang dalam pasal 10, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat menerima haknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2008. 2). Prosedur yang dilakukan dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam pelayanan publik di Kota Solok diantaranya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada kantor pelayanan dan perizinan. Masing-masing SOP memiliki prosedur tersendiri sesuai dengan prosedur administrasi pemerintah Kota Solok, artinya pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan asas pelayanan publik yang terdapat pada pasal 4 UU Nomor 25 tahun 2009 sehingga pemberi dan penerima pelayanan publik merasa puas dengan pelayanan tersebut. Kendala dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pelayanan publik. 1). Masih ada budaya hukum (Legal Culture) masyarakat yang malas mengurus administrasi kependudukan yang harus dimilikinya, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa dalam melakukan pelayanan publik akan melewati banyak meja, pelayanan yang berbelit-belit dan terlalu lama. 2). Tantangan stuktur hukum terlihat pada penguasaan tehnologi informatika aparatur yang masih rendah dan terbatasnya sarana komputer dan 3) tantangan substansi hukum masih adanya aparatur yang mendahulukan kepentingan pribadi, kroni dan kelompok serta masih pilih kasih dalam melakukan pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item