PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MAL PADANG LANDMARK DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA PADANG

abdul, khalid shiddiq kamajaya (2016) PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MAL PADANG LANDMARK DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (281kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (251kB) | Preview
	Text (Full Skripsi) Full Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan. Pembangunan di Indonesia, khususnya wilayah perkotaan, harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, karena lahan yang tersedia tidak bertambah namun penduduk semakin banyak serta perkembangan teknologi semakin pesat, maka penataan ruang sangat diperlukan supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari. Mal merupakan salah satu bangunan yang menunjang kegiatan ekonomi dalam sektor perdagangan. Dampak pembangunan mal menjadikan biaya transportasi meningkat, kemacetan, polusi, masalah perpakiran, ketidak seimbangan ekonomi, dan ketidak teraturan kota. Dalam rangka mencegah dampak negatif tersebut, konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah melalui hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah diberikan kewenangan mengatur pemanfaatan ruang, dengan membentuk pengaturan khusus tentang pemanfaatan ruang, yakni Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Di Kota Padang hal tersebut diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut : 1. Bagaimana proses pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Mal Padang Landmark, 2. Apa akibat hukum dari penerbitan izin tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian didapat bahwa proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang belum mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan akibat hukum penerbitan izin tersebut yakni dapat dibatalkan. Disarankan kepada pemerintah Kota Padang supaya segera membentuk peraturan mengenai pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan membatalkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mal Padang Landmark.

Actions (login required)

View Item