PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG SECARA NEGATIF DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ( Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)

HANDRI, YULIANA (2013) PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG SECARA NEGATIF DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ( Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img] Text (SKRIPSI)
CRV0465.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (679kB)

Abstract

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini terdapat dalam Pasal 183KUHAP. Pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative telah diterapkan dari dulu di Indonesia. Sistem ini dalam tindak pidana Narkotika juga diterapkan, karna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pembuktiaannya juga berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak, jadi sistem pembuktian ini sangatlah penting dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi. Sistem pembukitian ini dapat memnentukan nasib seseorang. Permasalahan kali ini adalah : a) Pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, b) Kendala-Kendala dalam pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis , yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktek dilapangan. kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diproses di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang telah mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku secara umum di Indonesia yaitu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), b) Dalam setiap pelaksanaan sistem pembuktian ini akan efektif apabila alat bukti dan keyakinan itu saling mendukung satu sama lain, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan dapat juga menentukan mana yang bersalah atau tidak, c) kendala-kendala yang terjadi dalam proses persidangan dapat menghambat jalan persidangan, kendala yang dihadapi dalam persidangan seperti tidak bias menghadirkan saksi, atau bisa juga keterangan ahli dikarenakan kurangnya orang yang ahli dibidang itu disuatu daerah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Yth Vebi Dwi Putra
Date Deposited: 31 Aug 2016 08:43
Last Modified: 31 Aug 2016 08:43
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/16259

Actions (login required)

View Item View Item