PELAKSANAAN DISKRESI POLISI DALAM PENYIDIKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BUKITTINGGI

JERRY, PRATAMA (2016) PELAKSANAAN DISKRESI POLISI DALAM PENYIDIKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Uiversitas Andalas.

Preview	Text (ABSTRAK) Abstraksi.pdf - Published Version Download (37kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (32kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (423kB)

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. ketentuan tersebut dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan pengaturan mengenai diskresi yang membantu polisi dalam menjalankan tugasnya dalam berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan Diskresi yang dilakukan kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Bukittinggi diperlukan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan diskresi dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Bukittinggi 2) Apa saja upaya diskresi yang digunakan polisi dalam proses penyidikan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Bukittinggi 3) Apa kendala penggunaan diskresi yang didapat oleh polisi untuk menanggulangi masalah terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelaksanaan diskresi polisi diperlukan dalam penanggulangan masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bukittinggi karena demi kepentingan umum polisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus dapat mengambil keputusan menggunakan penilaiannya sendiri dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di lapangan karena tidak mungkin peraturan perundang-undangan diterapkan secara kaku kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan diskresi polisi dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas di Kota Bukittinggi diperlukan berbagai upaya dari polisi lalu lintas untuk menjalankan tugasnya untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini tentu pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Bukittinggi memiliki kendala-kendala dalam menjalankan tugasnya, seperti kurangnya pemahaman hukum dari petugas kepolisian dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya sehingga memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat dari pelaksanaan diskresi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman hukum lebih lanjut yang harus diberikan kepada petugas kepolisian baik berupa pengarahan yang diberikan oleh atasan maupun melakukan penyuluhan hukum yang diberikan dalam bentuk seminar tentang bagaimana pelaksanaan diskresi yang tepat dan benar.

Actions (login required)

View Item