Kedudukan Korban Tindak Pidana sebagai Subjek dalam Sistem Peradilan Pidana

Ahmad, Sumaryono (2016) Kedudukan Korban Tindak Pidana sebagai Subjek dalam Sistem Peradilan Pidana. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) watermark ABSTRAK,.pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
Preview	Text (bab I) watermark ,BAB I.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab Penutup) watermark BAB IV.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) watermark Daftar kepustakaan.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi lengkap watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan korban, Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana, Bagaimanakah kedudukan korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan teori dan asas yang mengatur akan hal tersebut. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian, penulis mendapati bahwa, Kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana sudah terdapat pengaturannya korban dapat berperan sebagai korban tindak pidana, saksi, tersangka/terdakwa, pelapor/pengaduan, pemohon, dan penggugat keperdataan, akan tetapi belum secara keseluruhannya berperan sebagai subjek, masih banyak terdapat kedudukan korban tindak pidana yang dipandang sebagai objek dalam sistem peradilan pidana. kurangnya pengaturan tentang korban tindak pidana sebagai subjek dikarenakan sistem peradilan pidana masih mengacu pada pelaku tindak pidana atau lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana (offender centered). korban hanya diwakilkan oleh jaksa/penuntut umum, lembaga perlindungan (LPSK, Komnas Perempuan dan Anak, dll) dan subsistem peradilan pidana lainnya. Ketidakseimbangan antara tersangka/terdakwa dengan korban tindak pidana sangat terlihat dalam proses peradilan pidana mengenai upaya hukum setelah putusan pengadilan. Kedudukan korban tindak pidana yang setara dan sejajar dengan tersangka/terdakwa akan mencapai keseimbangan sekaligus sebagai penyempurna dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Actions (login required)

View Item