Riska, Hanifah Arma (2016) PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT TRIPs AGREEMENT DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Abstrak)
ABSTRAK.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version Download (406kB) | Preview |
|
|
Text (BAB AKHIR)
BAB_AKHIR.PDF - Published Version Download (213kB) | Preview |
|
|
Other (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR_PUSTAKA.PDF - Published Version Download (346kB) | Preview |
|
|
Text (Skripsi Full Text)
SKRIPSI LENGKAP.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Abstract
Software komputer merupakan suatu program komputer yang difungsikan melalui jaringan komputer. Perlindungan terhadap software komputer sering diremehkan karena dianggap tidak begitu penting dan tidak adanya akibat yang hasilkan, kenyataannya pembajakan terhadap pembajakan software komputer merupakan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Akibat dari maraknya pembajakan software komputer, Indonesia dihadapkan pada masalah dan dampak yang buruk, baik di dunia Internasional maupun diIndonesia sendiri. Walaupun di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas yang mengatur mengenai tindakan pembajakan software tersebut. Karena maraknya tindak pembajakan software yang terjadi maka rumusan masalah yang penulis kaji adalah : a) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan software menurut TRIPs ? b) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap software di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya? Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan permasalahan diatas adalah : a) Pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakn software menurut TRIPs adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isinya merupakan ratifikasi dari persetujuan TRIPs, kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik. b) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan perangkat lunak di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya adalah dengan di ratifikasinya TRIPs maka Pemerintah Indonesia telah mempunyai undang-undang yag mengatur perlindungan Hak Cipta dari kejahatan Pembajakan Software yaitu Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 serta di dukung dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti Kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah, lemahnya sistem pemantauan dan pengawasan pengguna software serta kurangnya sumber daya manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara Hak Cipta, khususnya pembajakan software komputer.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 30 Aug 2016 06:56 |
Last Modified: | 30 Aug 2016 06:56 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/16049 |
Actions (login required)
View Item |