BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK DARI PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK ( STUDI DI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG )

Ihsan Dwisani, Putra (2015) BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK DARI PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK ( STUDI DI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG ). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201510131405th_ihsan dwisani putra pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bantuan keuangan untuk partai politik merupakan amanat undang-undang dimana partai politik yang mengikuti pemilihan umum legislatif dan memenangkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten KOta berhak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah melalui APBN/APBD. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 memprioritaskan penggunaan bantuan keuangan adalah untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Sementara kenyataannya banyak partai politik tidak melaksanakan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini Pertama bagaimana pengaturan bantuan keuangan untuk partai politik menurut Undang-undang NBomor 2 Tahun 2011? Kedua bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk partai politik di pemerintahan daerah Kota Padang? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sosiolegal research)penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan. Sumber bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan keuangan telah menjelaskan secara rinci tentang bantuan keuangan untuk partai politik dan dalam peraturan perundang-undangan juga telah disebutkan tujuan bantuan keuangan. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang dapat lebih tegas dalam memberikan pemahaman ataupun pengarahan mengenai penggunaan bantuan keuangan. Kemudian diharapkan partai politik di Kota Padang dapat memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item