STRATEGI PENCAPAIAN KUOTA 30 PERSEN OLEH KPPI PROPINSI SUMBAR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK DI TINGKAT LOKAL

YANTI, RAHIM (2009) STRATEGI PENCAPAIAN KUOTA 30 PERSEN OLEH KPPI PROPINSI SUMBAR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK DI TINGKAT LOKAL. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201504011106st_yanti rahim.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (540kB)

Abstract

Gerakan pemberdayaan perempuan bidang politik di Indonesia telah dimulai sejak lama, terutama setelah Kongres Perempuan II tahun 1932. Meskipun terus mengalami pasang surut, gerakan ini terus berkembang bahkan kemudian menjadi agenda nasional yang mengejawantah dalam berbagai produk perundang-undangan. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif merupakan salah satu bentuk pemberdayaan perempuan bidang politik yang diyakini sangat penting. Oleh karena itu, aksi afirmasi kuota 30 % perempuan di legislatif pun telah dimulai pada Pemilu tahun 2004. Namun, sampai saat ini jumlah perempuan di legislatif belum signifikan. Saat ini, melalui undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik aksi afirmasi kuota 30 % perempuan di legislatif semakin dikokohkan. Berbagai elemen terus aktif untuk mewujudkan aksi ini. Salah satu kelompok yang aktif memperjuangkan aksi afirmasi ini adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Organisasi ini berdiri tahun 2000 yang anggotanya terdiri dari utusan partai-partai politik serta organisasi perempuan dengan tujuan peningkatan pemberdayaan perempuan bidang politik. Dari latar belakang berdiri, komposisi anggota dan agendanya, menjadikan KPPI menarik untuk dianalisis dalam upaya pencapaian kuota 30 % perempuan di legislatif. Penelitian ini mengkaji upaya KPPI Sumatera Barat dalam mencapai kuota 30 % perempuan di legislatif; stratgei apa yang dilakukannya dan bagaimana relevansi agendanya dengan agenda partai politik masing-masing pengurusnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis Kasus. Bentuk Penelitian Kasus yang digunakan adalah Instrinsik, dimana KPPI Propinsi Sumatera Barat yang dijadikan kasus dalam penelitian ini tidak serta merta mewakili terhadap kajian pemberdayaan politik perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokuentasi dan wawancara, dimana informan wawancara ditentukan secara purposive. Adapun unit analisisya adalah organisasi, meliputi KPPI Propinsi Sumatera Barat dan tujuh Partai Politik Pemenang Pemilu tahun 2004 yang anggotanya aktif di KPPI Propinsi Sumatera Barat. Untuk analisis penelitian digunakan kosep Pemberdayaan Perempuan dan teori Kelompok Kepentingan. Dalam hal ini, KPPI Propinsi Sumatera Barat dilihat sebagai sebuah kelompok kepentingan assosiasional yang dengan serangkaian strategi melakukan aktifitas pemberdayaan perempuan bidang politik melalui aksi afirmasi kuota 30 % perempuan di legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPI Propinsi Sumatera Barat tidak merumuskan strategi, melainkan langsung menyusun program kerja, yaitu sebanyak sepuluh butir yang tersebar dalam empat bidang garap. Dari sepuluh butir program tersebut, ada empat yang berhubungan langsung dengan pencapaian kuota 30 % perempuan di legislatif, empat program pendukung dan dua program lainnya tidak berhubungan sama sekali. Namun, dalam realisasinya, baru satu buah program yang benar-benar telah dilaksanakan oleh KPPI Propinsi Sumatera Barat yaitu advokasi partisipasi perempuan di tingkat partai melalui silaturrahim dengan para pimpinan partai di Sumatera Barat. Selebihnya, belum terlaksana atau hanya menjadi peserta dalam kegiatan sejenis yang dilakukan Kementrian dan Biro Pemberdayaa Perempuan, misalnya pelatihan Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif di Jakarta. Sementara itu, agenda di KPPI tidak memiliki sinergitas dengan agenda partai politik pengurusnya. Apa yang diagendakan di KPPI tidak ditindaklanjuti atau disinergiskan oleh anggotanya di partai masing-masing, demikian juga sebaliknya. Argumentasi paling mungkin untuk menjawab kondisi ini adalah masih kurangnya kesatuan pandangan dan kesolidan internal KPPI terkait dengan kepentingan yang mereka perjuangkan.

Actions (login required)

View Item