PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA(Studi di Polda Jawa Barat)

RAHMA, MELISHA FAJRINA (2015) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA(Studi di Polda Jawa Barat). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201509251155th_skripsi lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (437kB)

Abstract

Upaya penghapusan perbudakan dan perdagangan manusia secara global dan khususnya di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1854, ketika pemerintah (raja) dan parlemen Belanda mengundangkan Wet (Undang-Undang) Belanda No.2 tahun 1854 yang diumumkan dalam Staatsblad Hindia Belanda No.2 tahun 1855 berjudul Reglement op het beleid der Regering van Nederland-Indie disingkat Regering van Nederlands-Indie disingkat Regeringsreglement (RR) yang dalam Pasal 169 menentukan bahwa paling lambat 1 januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah dihapus secara total. Namun upaya demikian baru terbatas pada tahap normatif, dengan kata lain terbatas pada peraturan tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang. Ancaman hukuman terhadap pelanggarannya juga sudah diatur dan dicantumkan dalam Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Hindia Belanda oleh RR tersebut diatas. Pelaksanaannya belum terwujud.

Actions (login required)

View Item