MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI PADANG

ELIZAMIHARTI, ELIZAMIHARTI (2014) MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis) 201511121111th_thesis fixed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (923kB)

Abstract

Proses penyelesaian perkara perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses non formal (di luar pengadilan). Hal ini secara hukum dibenarkan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang memberikan peluang alternatif penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan, yang lazim disebut ADR. Sistem hukum Indonesia melalui PERMA No.2 Tahun 2003, yang kemudian diganti dengan PERMA No.1 Tahun 2008 juga telah mengintegrasikan mediasi sebagai upaya mendorong perdamaian ke dalam sistem berperkara di Pengadilan. Oleh sebab itu, pengadilan juga dapat dilihat sebagai lembaga yang memiliki fungsi mediasi atau perdamaian, akan tetapi mediasi di Pengadilan belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Padang ” yang meliputi: Keberadaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di pengadilan Negeri Padang, proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di pengadilan Negeri Padang, permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Padang. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode Sosio Legal Research. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hasil yang didapat adalah: Keberadaan mediasi di Pengadilan Negeri Padang sudah terlaksana sesuai ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya belum begitu optimal. Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Padang sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam PERMA, tetapi kelancaran dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh para pihak yang mempunyai itikad tidak baik sehingga dia tidak datang. Mediasi dalam sengketa tanah banyak mengalami kendala karena berhubungan dengan hukum adat, yaitu tanah pusako tinggi yang melibatkan banyak pihak, dan faktor gengsi yang terlalu tinggi. Kata kunci: Mediasi Kepemilikan Tanah

Actions (login required)

View Item