PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG

MUSYIAMI, RAMADHANI (2016) PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK TESIS.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (470kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (116kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA TESIS.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS MUSYIAMI RAMADHANI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tinggi. Pidana denda tersebut diancamkan mulai dari seratus juta rupiah sampai dengan dua puluh miliar rupiah. Namun tingginya ancaman pidana denda tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Model pengancaman pidana denda ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terpidana tidak membayar pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti. Hal tersebut akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus undang-undang dalam mengancamkan pidana denda pada UU Narkotika. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung? 2) Apa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung agar pidana denda dalam tindak pidana narkotika dapat dieksekusi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1.) Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, tidak satupun terpidana narkotika yang melaksanakan pidana denda yang diputus hakim. Mereka memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti denda daripada membayar pidana denda. Ini dikarenakan adanya dua faktor utama yakni keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh para terpidana serta terdapatnya kemungkinan untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang jangka waktunya sangat singkat dan dianggap lebih menguntungkan. 2.) Upaya yang dilakukan oleh Jaksa adalah melakukan penagihan terhadap terpidana. Apabila terpidana tidak mampu membayar maka akan dibuatkan surat keterangan tidak sanggup membayar, sehingga sebagai konsekuensinya terpidana menjalani pidana penjara pengganti denda. Untuk perbaikan dalam penegakan hukum pidana narkotika di masa depan, perlu dilakukan revisi UU Narkotika, dengan tidak mencantumkan ketentuan minimum pidana denda sehingga penuntut umum dan hakim dalam menerapkan pidana denda dapat memberikan jumlah yang rasional untuk dilaksanakan, dan memperberat ketentuan mengenai pidana penjara pengganti denda yang tidak dapat dibayar.

Actions (login required)

View Item