PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KERIPIK SANJAI DI KOTA BUKITTINGGI

RAHMATUL, HUSNA (2015) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KERIPIK SANJAI DI KOTA BUKITTINGGI. Masters thesis, Upt Perpustakaan.

Text tesis baru 2015 PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (928kB)

Abstract

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor perdagangan, budaya, pariwisata dan pendidikan. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan tata usaha negara (beschiking) berupa perizinan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk penyelenggaran pelayanan Publik serta untuk melakukan pengendalian aktivitas sosial dan ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Salah satu instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yakni izin usaha di sektor perdagangan keripik sanjai yang berada di Kota Bukittinggi, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : Bagaimana Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kripik Sanjai di Kota Bukittinggi? Kendala apa yang ditemui dalam Penerbitan SIUP Kripik Sanjai di Kota Bukittinggi? Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer berupa penelitian di BP2TPM Kota Bukittinggi. Adapun hasil penelitian yaitu Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kripik Sanjai di Badan Pelayanan Izin Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) BP2TPM Kota Bukittinggi. Kendala yang ditemui dalam Proses Penerbitan SIUP Kripik Sanjai diantaranya: kendala koordinasi dengan SKPD terkait mengenai rekomendasi permohonan SIUP, keterbatasan aparat pelayanan perizinan, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam Penerbitan SIUP Kripik Sanjai yaitu: Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin aparat pelayanan SIUP, melakukan evaluasi terkait koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal rekomendasi permohonan SIUP dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki izin usaha.

Actions (login required)

View Item