ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN STUDI KASUS PADA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KABUPATEN SIJUNJUNG

OFNI, WATI (2016) ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN STUDI KASUS PADA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KABUPATEN SIJUNJUNG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (32kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (57kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (54kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
	Text (Tesis full text) Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) khususnya terhadap unsur Lingkungan Pengendalian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dilakukan dengan penyebaran kuisioner yang menggunakan instrumen penelitian berupa Kertas Kerja Daftar Uji terhadap SPIP yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kuisioner diberikan kepada Aparatur Sipil Negara diseluruh SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan juga melakukan wawancara mendalam yang dipilih melalui tekhnik purpose sampling. Hasil analisis data dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung belum terlaksana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Terutama pada Kondisi Lingkungan Pengendalian yang belum kondusif, dimana dalam Penegakan Integritas dan Nilai Etika belum ada aturan dan kode etik yang di keluarkan Pemerintah Daerah. Aturan yang digunakan selama ini hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Selain itu perlunya upaya peningkatan SDM dan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu diperlukan Komitmen Pimpinan (Kepala Daerah) dalam mengambil kebijakan agar pelaksanaan SPIP di Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan PP 60 Tahun 2008.

Actions (login required)

View Item