ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT

Nadia, Rizki Ananda (2015) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201508200829th_ta.compressed1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (784kB)

Abstract

Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 2 oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset bisa didapat melalui pembelian, transfer masuk, barang hasil sitaan, dan hibah. Oleh karena itu pemerintah menciptakan suatu sistem akuntansi untuk memilihara dan menjaga aset negara sebagai pengendalian intern. Sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan adalah sistem pengeluaran kas dan penerimaan kas. Sistem pengendalian intern yang baik tentunya akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja secara menyeluruh, termasuk keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat akuntabilitas, yang akhirnya akan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Actions (login required)

View Item