PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Mairiko, Sabri (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201507282124th_mairiko sabri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dengan semakin maju berkembangnya perekonomian dalam suatu masyarakat, pembangunan ekonomi nasional pun akan semakin meningkat pula. Pembangunan nasional ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan asas negara yaitu Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam kedudukannya, nasabah sebagai konsumen dari penyedia jasa keuangan yang telah diberikan perlindungan oleh negara melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga baru-baru ini melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu fungsi dari OJK yang diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini diantaranya : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebelum dan setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan pasca diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013?. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan : 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebelum dan setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 yaitu sebelum terbitnya POJK Nomor 1/2013 , perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan acapkali dirugikan atas ketidak tahuannya dan perlindungan konsumen jasa keuangan belum diatur secara khusus kemudian setelah terbitnya POJK Nomor 1/2013 pemerintah dalam ini OJK lebih mengutamakan perlindungan konsumen yang bersifat preventif melalui edukasi dan literasi kepada masyarakat akan tetapi tidak mengenyampingkan perlindungan represifnya. 2) Proses penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan pasca diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 tahun 2013 mengutamakan proses non litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang tidak bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan oleh OJK, serta OJK hendaknya diberikan kewenangan untuk memberikan putusan final dan mengikat sehingga OJK menjadi lembaga terakhir ataupun satu satunya yang berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Otoritas Jasa Keuangan

Actions (login required)

View Item