PERAN DAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

HADY, SYOFRIATMA (2015) PERAN DAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) 201509301209th_skripsi utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kemajuan suatu negara tergantung kepada salah satu indikator majunya suatu negara, terlihat pada pelaksana pelayanan publik yang mengaturnya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanan pelayanan publik tersebut melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan disiplin kerja yang baik. Akan tetapi Penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitasnya, maka diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan pemerintahan. Untuk itu, dibentuklah Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah di Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan solusi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera barat. Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah di Sumatera Barat dirancang sebagai lembaga publik yang dapat memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam partisipasi pengawasan kinerja pelayanan publik. Adapun pembahasan di fokuskan pada 1). Peran dan fungsi Ombudsman wilayah Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, 2). Kendala pelaksanaan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yuridis- kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Keberadaan lembaga Ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan juga membawa perubahan positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Sumatera Barat. Kendala dalam pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman wilayah Sumatera Barat adalah: Kurang diketahuinya keberadaan lembaga Ombudsman oleh masyarakat terutama di Wilayah Sumatera Barat, kurang kooperatifnya pelapor dalam melaporkan adanya dugaan maladministrasi oleh aparatur pemerintah, pelapor tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk melaporkan dugaan telah terjadinya tindakan maladministrasi, dan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di Ombudsman Wilayah Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item