PENERTIBAN PEMANFAATAN TANAH ASSET PT. KERETA API (Persero) DISEPANJANG JALUR SIMPANG HARU DAN PULAU AIA KOTA PADANG

FIRDAUS, FIRDAUS (2014) PENERTIBAN PEMANFAATAN TANAH ASSET PT. KERETA API (Persero) DISEPANJANG JALUR SIMPANG HARU DAN PULAU AIA KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201508051351th_firdaus pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (320kB)

Abstract

Tanah sangat erat kaitannya dengan masyarakat oleh sebab itu permasalahan tentang tanah tidak akan habis-habisnya,oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pertanahan(UUPA) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam permasalahan kripsi ini adalah: a).bagaimana pemanfaatan tanah Asset PT.Kereta Api Indonesia(Persero) di Kota Padang. b) bagaimana pelaksanaan dan penataan tanah asset PT.Kereta Api Indonesia(Persero) di Kota Padang.Metode yang digunakan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum ( peraturan perundang-undangan ) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat kepada praktek dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa upayaupaya yang dilakukan PT.Kereta Api Indonesia di Kota Padang meliputi : 1). Upaya yang dilakukan oleh PT.Kereta Api Indonesia untuk melakukan penertiban pada bangunan tanpa izin di areal rel kereta api tersebut. 2). Upaya melakukan penertiban bangunan yang didirikan di atas rel yang di lakukan oleh masyarakat di Kota Padang berkendala: a).antara lain kurangnya jumlah personil, kurangnya teknologi serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penrtiban banguan tampa izin. b) antara lain takutnya masyarakat akan terbongkarnya rumah yang telah didirikan di areal tanah PT.Kereta Api tersebut.oleh karena itu PT.Kereta Api memberikan pemberitahuan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan di atas areal tanah PT.Kereta Api.diharapkan masyarakat telah paham tentang aturan yang dikeluarkannya Undang-Undang Pertanahan,oleh pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada saat ini tentang masalah tanah.

Actions (login required)

View Item