PELAKSANAAN AKREDITASI OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL TERHADAP SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA PADANG

WAHYU, RIALDO (2015) PELAKSANAAN AKREDITASI OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL TERHADAP SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Fulltext) 201505131518th_skripsi wahyu rialdo bp 1110112243 pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan Akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah yang berkedudukan di Ibu Kota Negara yang bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang, Kedua, kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam Pelakasanaan Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) dalam Pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasa, karena Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dan Tim Assesor Badan Akreditasi Provinisi Sekolah/Madrasah tidak menjalankan POS bagian ke 7,yaitu Badan Akreditasi Provinsi bersama Tim Assesor melakukan evaluasi instrumen dan audit dokumen untuk merekomendasikan kelayakan sekolah/madrasah yang akan divitasi. b) kendala yang di temui dalam Pelakasanaan Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah terhadap Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang yaitu pada saat pengisian instrumen Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah terkendala dalam mengisi dan melengkapi instrumen standar isi dan instrumen standar sarana dan prasana.Kesimpulan dalam penulis ini adalah: Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah harus mengikuti standar Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah harus melakukan sosalisasi mengenai petunjuk pengisian Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan dan pemerintah seharusnya memberikan anggaran lebih kepada Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta demi meningkatkan kualiatas pendidikan di negeri kita ini.

Actions (login required)

View Item