KAJIAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN KORUPSI PENYALURAN DANA GEMPA BUMI 2009 DI NAGARI PAKANDANGAN, KECAMATAN ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN

FADHLUR, RAHMAN (2013) KAJIAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN KORUPSI PENYALURAN DANA GEMPA BUMI 2009 DI NAGARI PAKANDANGAN, KECAMATAN ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) CRV0157.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (340kB)

Abstract

Provinsi Sumatera Barat merupakan satu daerah di Indonesia yang berpotensi mengalami Gempa Bumi. Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 telah menimbulkan ribuan korban jiwa yang meninggal dan meyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah, telah disalurkan bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah warga melalui DIPA BNPB berpola hibah (block grant) namun diduga telah terjadi penyelewengan dalam proses penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut. Penyelewengan mencakup data yang tidak valid sampai terjadi pemotongan dengan alasan biaya administrasi meski penyelenggara negara telah menegaskan tidak boleh terjadi pemotongan dengan alasan apapun. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ancaman mati jika tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu: 1). Apakah tindakan yang dilakukan Pokmas, Fasilitator, dan Pihak terkait di Kenagarian Pakandangan dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi? 2). Apakah tindakan korupsi tersebut dapat diancam dengan pidana mati sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Penelitian dilakukan di Kantor Walinagari Pakandangan dan masyarakat di Nagari Pakandangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan: 1). Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus POKMAS, Fasilitator, Tim Pendamping Masyarakat (TPM), WaliKorong, WaliNagari dan Camat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. 2). Ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan meski sulit karena tidak adanya peraturan pendukung. Rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini yaitu: 1). Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, aparat penegak hukum harus bergerak menyelesaikan kasus ini. 2). Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item