PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Kasus Nomor: Reg.006/RI/KIP-R/IV/2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

KEVIN, GAILOKA (2015) PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Kasus Nomor: Reg.006/RI/KIP-R/IV/2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau). Diploma thesis, Upt Perpustakaan.

Text 201601041521th_skripsi lengkap pustaka ok.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (774kB)

Abstract

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non letigasi. Sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi dibentuk dengan masa kerja 4 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui impelementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap peranan Komisi Informasi di Provinsi Riau dan untuk mengetahui fungsi dan kedudukan Komisi Informasi Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni mengkaji dan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta di lapangan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Riau, Koordinator Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Riau, dan Pemohon Kasus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau belum berjalan secara efektif, kemudian kasus sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2014 telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) kendala yang terdapat dalam Komisi Informasi Provinsi Riau dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah mengenai penerapan Pasal 29 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi oleh seluruh Komisi Informasi yang ada di Indonesia . kendala lainnya yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Riau kepada badan eksekutif, Pemerintah Provinsi Riau kurang memahami proses pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), kemudian seminar yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi

Actions (login required)

View Item