PELAKSANAAN KONTRAK PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) TERHADAP OPERASI KERETA API SIBINUANG RELASI PADANG - PARIAMAN

EDOARDAS, TANJUNG (2016) PELAKSANAAN KONTRAK PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) TERHADAP OPERASI KERETA API SIBINUANG RELASI PADANG - PARIAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) pengesahan abstrak.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf - Published Version Download (92kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 3.BAB IV.pdf - Published Version Download (47kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 7.DAFTAR PUSTAKA clearing.pdf - Published Version Download (272kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (19MB)

Abstract

Pemerintah memiliki kewajiban dalam pelayanan publik berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan tersebut dikenal dengan nama Public Service Obligation (PSO). Penugasan pelaksanaan PSO ini dapat ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dicantumkan dalam kontrak serta peraturan- peraturan yang terkait dalam skema PSO tersebut. Untuk penyelenggaraan PSO dalam bidang angkutan perkeretaapian, Pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kontrak PSO tersebut antara Pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dengan PT. KAI (Persero) sebagai BUMN yang melaksanakan sarana perkeretaapian serta tanggungjawab PT. KAI DivRe II Sumbar dalam menyelenggarakan penugasan PSO untuk KA Sibinuang yang berelasi antara Padang menuju Pariaman dan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu kebenaran harus dibuktikan melalui penelitian yang terfokus kepada kajian tentang pelaksanaan hukum atau ketentuan. Metode ini mengkombinasikan hasil dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa sampai saat sekarang ini di Indonesia belum membuat kebijakan umum yang jelas dan tegas dari pemerintah mengenai kegiatan kewajiban pelayanan publik (PSO) atau peraturan khusus yang mendefinisikan dan/atau menggambarkan garis besar tentang kegiatan kewajiban pelayanan publik (PSO) secara umum dalam satu peraturan yang terangkum. Pengertian PSO serta peraturan pelaksanaan PSO yang tercantum di dalam kontrak hanya membatasi pada cakupan tarif saja. Padahal untuk perkembangan sarana yang dijalankan PT. KAI juga menjadi hal penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan sasaran dari pelaksanaan PSO ini. Kapasitas armada pengangkut penumpang KA Sibinuang yang dimiliki PT. KAI DivRe II Sumatera Barat tidak mencukupi kebutuhan masyarakat terutama pada hari libur dan permasalahan ini terjadi setiap tahunnya. Pemerintah dan PT. KAI DivRe II Sumbar belum mampu memberikan kemanfaatan maksimum sesuai dengan asas perkeretaapian dalam Pasal 2 UU Perkeretaapian dan sesuai dengan tujuan perkeretaapian untuk memperlancar perpindahan orang sesuai dengan tujuan perkeretaapian dalam Pasal 3 UU Perkeretaapian.

Actions (login required)

View Item