PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) DALAM KONTRAK KERJA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN UMUM KOTA JAMBI (Analisis terhadap Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2011/PN.JBI)

SILVIA, DIANA (2013) PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) DALAM KONTRAK KERJA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN UMUM KOTA JAMBI (Analisis terhadap Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2011/PN.JBI). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI FULLTEXT) CRV0148.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (231kB)

Abstract

Di dalam kontrak kerja bangunan ada proyek yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka satu tahun anggaran, sehingga melahirkan proyek multi years. Dalam melaksanakan proyek multi years ada kondisi yang tidak dapat di elakkan yaitu kondisi paksa dimana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mengakibatkan kenaikan harga barang yang berdampak pada pengadaan barang dan jasa pemborongan kegiatan pemerintah. Penyimpangan yang berkaitan dengan eskalasi banyak ditemui akhir-akhir ini. Salah satunya terdapat kasus pada Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Jambi. Pihak yang berperkara disini adalah PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group sebagai penyedia jasa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. yang berpihak sebagai pengguna jasa. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa atas perbuatan melawan hukum terhadap penyesuaian harga (eskalasi) dalam kontrak kerja pembangunan gedung perpustakaan umum Kota Jambi dan Bagaimana upaya penyelesaiannya di Pengadilan. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Jambi. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penyebab terjadinya sengketa atas perbuatan melawan hukum terhadap penyesuaian harga (Eskalasi) dalam kontrak kerja pembangunan gedung perpustakaan umum Kota Jambi adalah Adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, Adanya kerugian, Adanya hubungan sebab-akibat dan Adanya perbuatan melawan hukum. Upaya penyelesaian sengketanya tidak bisa dilakukan di luar pengadilan sehingga harus diselesaikan di lembaga peradilan umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Peradilan, karena para pihak menganggap lembaga peradilan mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial. Hakim menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Juga dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi yang menolak permohonan pembanding. Alangkah baiknya dalam membuat perjanjian pemborongan lebih jelas menyebutkan isi dari perjanjian tersebut secara merinci agar terpenuhinya maksud dan tujuan dari isi kontrak tersebut.

Actions (login required)

View Item