ANALISIS DAMPAK PENGALIHAN PENGELOLAAN PBB-P2 DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG

HAIBATI, ARIZONA (2015) ANALISIS DAMPAK PENGALIHAN PENGELOLAAN PBB-P2 DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201503250733th_haibati arizona 110532110.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (659kB)

Abstract

Pemerintah daerah mempunyai harapan yang besar untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan daerah sendiri sejak lama. Otonomi daerah dan desentralisasi bisa menjadi jawaban atas harapan pemerintah daerah ini. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5,pengertian otonomi dearah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien. Untuk meningkatkan efesiensi pemerintah daerah perlu melakukan perubahan terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dengan tekanan globalisasi. Menurut Mardiasmo (2004) tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Actions (login required)

View Item