ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN

Ayubga, Utomo (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201503191440th_ayubga utomo pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam suatu perkawinan, masalah harta dan kepentingan yang akan timbul sering mendapat perhatian oleh sepasangan suami isteri. Sebab mereka dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk selama-lamanya. Tetapi bila perkawinan tidak sejalan sesuai dengan keinginan dan kemudia bercerai, mereka baru mempersoalkan masing-masing haknya, terutama dalam pembagian harta perkawinan. Permasalahan ini akan berbeda apabila suami isteri pada saat sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sehingga segala kepentingan dan aset suami isteri dapat terlindungi. Dalam penggunaan dan pemanfaatan harta dalam perkawinan yang mana akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.Penelitian skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder , dimana data sekunder dilihat dari kekuatan hukum yang mengikatnya digolongkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder maka untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka.Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode penafsiran. Pengaturan perjanjian perkawinan dapat dilihat antara lain didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V pasal 29 Ayat 1 dan 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VII pasal 139 sampai pasal 154, Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 45 sampai dengan pasal 52. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalamnya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-undang ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan diperkenankan oleh Undfang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pengaturannya tidak lengkap seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pihak yang dimaksud disini adalah suami isteri. Apabila kedua belah pihak tidak mengatur mengenai ketentuannya maka yang dipakai adalah ketentuan dalam KUHPerdata. Perjanjian perkawinan sangat berguna untuk menyelesaikan persengketaan yang akan timbul dikemudian hari apabila dalam perkawinan terjadi ketidakharmonisan berujung pada perceraian. Karena perjanjian perkawinan ini bisa dipakai hakim sebagai pegangan dalam memutus perkara mengenai harta dalam perkawinan, sesuai dengan tujuan awal dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu melindungi aset dan kepentingan maka diharapkan semua kepentingan tersebut dapat berlindung dengan perjanjian perkawinan ini.

Actions (login required)

View Item