PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN EMAS OLEH PENYIDIK POLRES SIJUNJUNG

Ade Surya, Putra (2014) PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN EMAS OLEH PENYIDIK POLRES SIJUNJUNG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201503161056th_ade surya.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kabupaten Sijunjung memiliki kekayaan alam yang potensial dalam hal pertambangan emas, kegiatan pertambangan emas tersebut telah dilakukan sejak lama dengan menggunakan peralatan berat dan kapal bermesin dompeng, besarnya potensi tambang emas yang berada di Kabupaten Sijunjung membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan eksploitasi tambang emas tanpa izin (illegal minning), maraknya kegiatan tambang emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadikan payung hukum agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tersebut dan menjamin agar tidak terjadinya penambangan liar tanpa izin. Kegiatan tambang emas tanpa izin merupakan tindak pidana dibidang pertambangan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, terkait dengan penegakan hukum tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil dibidang oleh karena itu peran penyidik begitu sangat besar dalam hal penegakan hukum dibidang pertambangan guna untuk mengusut dan menindaklanjuti laporan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini sebagai berikut a). Bagaimana penegakan hukum pidana pada sektor pertambangan emas di kabupaten Sijunjung oleg penyidik polres sijunjung, b). Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik polres sijunjung dalam upaya penegakan hukum pidana pada sektor pertambangan emas di kabupaten sijunjung. c). Bagaimana bentuk koordinasi antara penyidik polres sijunjung dengan penyidik pegawai negeri sipil. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis sedangkan sumber data utama adalah data primer. Adapun jawaban atas permasalah tersebut adalah a). penegakan hukum pidana dibidang pertambangan telah dilakukan oleh penyidik Polres Sijunjung menggunakan upaya preventif dan represif. Penegakan hukum berupa penindakan yang dilakukan penyidik Polres Sijunjung berdasarkan standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan telah ditanganinya kasus pertambangan tanpa izin sebanyak 16 kasus oleh penyidik Polres Siunjung. b). kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik polres sijunjung yakni, minimnya jumlah penyidik yang ada dalam lingkungan Polres Sijunjung serta tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil dalam pemerintahan Kabupaten Sijunjung, mengakibatkan penyidik Polres Sijunjung harus bekerja lebih keras dalam hal penegakan hukum dibidang pertambangan, kemudian ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah, dan minimnya jumlah ahli di bidang pertambangan yang ada di Kabupaten Sijunjung. c). Dalam hal penegakan hukum pidana di bidang pertambangan, penyidik Polres Sijunjung berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Sijunjung, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemerintahan Nagari. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Pertambangan, Emas dan Penyidik.

Actions (login required)

View Item