PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN TRANSAKSI JUAL BELI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

VISTA, ANGGARDA PARAMITA (2016) PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN TRANSAKSI JUAL BELI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis) 201602221257nd_tesis to pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (896kB)

Abstract

Jual beli merupakan suatu peralihan hak atas tanah dan bangunan, setiap adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan menimbulkan pajak terutang yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Salah satunya pajak yang harus dipenuhi adalah BPHTB. Sistem pemungutan BPHTB dilakukan dengan cara self assessment system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak, meskipun pada prakteknya, yang melakukan perhitungan adalah PPAT. Adapun rumusan masalah yaitu, bagaimana proses penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan transaksi jual beli oleh Pemerintah Kota Padang?, bagaimana implikasi hukum apabila terdapat nilai transaksi yang dimuat dalam akta jual beli berbeda dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis empiris yaitu menganalisis masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungankan dengan fakta yang ditemui dilapangan dan membandingkan dengan peraturan yang berlaku. Proses penetapan BPHTB atas jual beli oleh Pemerintah Kota Padang dilakukan dengan melihat nilai transaksi jual beli dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Oleh karena itu, dalam pembayaran BPHTB disyaratkan perlunya penelitian/verifikasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dan manipulasi harga tanah. Namun penelitian/verifikasi dilakukan hanya pada saat mencurigai transaksi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. apabila terdapat nilai transaksi yang dimuat dalam akta jual beli berbeda dengan nilai transaksi yang sebenarnya mengakibatkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut cacat hukum, karena tidak terpenuhinya syarat objektif akta otentik yang menyebabkan akta jual beli tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Actions (login required)

View Item