KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKA WINAN CAMPURAN

FEDORA, AMABILA (2014) KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKA WINAN CAMPURAN. Diploma thesis, Univeristas Andalas.

Text (Thesis Fulltext) 201507091014th_tesis fedora amabila.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas "antar manusia antar negara". Undang-Undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam Undang-Undang tersebut, menerapkan Azas- Azas kewarganegaraan universal, yaitu asas !us Sanguinis, !us Soli dan Campuran. Artinya, anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI pada dasamya memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran, bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, di mana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 dipandang sebagai kemajuan positif dalam mengakomodasikan kemajuan dan tuntutan jaman. Undang-Undang dianggap sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif terkait dengan status dan kedudukan anak dalam perkawinan. Secara garis besar Undang-Undang ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran serta perlindungan hukum terhadap pemeliharaan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran apabila tidak dicantumkan dalam pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 memberikan jaminan kewarganegaraan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran, dimana anak diberikan hak untuk memilih kewarganegaraan nya sendiri apabila anak telah berumur 18 tahun. Ketentuan untuk memilih kewarganegaraan diberikan hanya kepada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Pemeliharaan dan Perlindungan hukum terhadap anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran Apabila Tidak Dicantumkan dalam Putusan Pengadilan telah diatur oleh negara lewat Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan orang tua berperan penting dalam melindungi dan memelihara anak setelah terjadi perceraian. Setiap pasangan campuran yang akan menikah hendaknya hams mengethui terlebih dahulu hak- hak dan kewajiban serta konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan dannegara ikut serta lebih memperhatikan dan adil terhadap kepentingan warganya. Selain dari negara dan kedua orang tua wajib ikut memperhatikan kepentingan dan melaksanakan hak-hak dari anak. Kata kunci : Status Anak, Kewarganegaraan Perlindungan Anak

Actions (login required)

View Item