DALAM PROSES TERJADINYA AKUISISI PERSEROAN TERBATAS (STUDI PP NOMOR 57 TAHUN 2010)

Nurul, Pratama (2014) DALAM PROSES TERJADINYA AKUISISI PERSEROAN TERBATAS (STUDI PP NOMOR 57 TAHUN 2010). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Tugas Akhir) 201505251557th_tugas_akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (894kB)

Abstract

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Untuk mencapai cita-cita ini perlu didukung oleh kelembagaan yang kokoh. Akuisisi yang merupakan salah satu efektifitas dalam menjalankan usaha, merupakan salah satu cara yang dilakukan Perseroan Terbatas untuk dapat bersaing secara maksimal dan memperoleh laba yang besar dalam dunia usaha. Namun, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat pengaturan tentang akuisisi dan merupakan sebagian pasal dalam koridor persaingan usaha yang sehat, mengamanatkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi dan mengontrol akuisisi ini agar dapat menciptakan persaingan yang sehat dan kondusif. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebagai peraturan perlaksana dan pedoman Komisi untuk melaksanakan tugas pengawasannya dalam proses akuisisi. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengupas masalah kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam proses terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas menurut PP Nomor 57 Tahun 2010. Beberapa masalah yang akan dirumuskan untuk dibahas dalam tesis ini, yaitu: bagaimana kedudukan KPPU dalam terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas, bagaimana penilaian yang dilakukan KPPU dalam akuisisi Perseroan Terbatas dan bagaimana bentuk konsultasi yang dilakukan KPPU pada Perseroan Terbatas yang akan melakukan akuisisi. Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum, yaitu melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil pembahasan yang diperoleh adalah kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam proses terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas terutama melakukan penilaian terhadap Perseroan Terbatas pasca akuisisi yang memenuhi syarat tertentu dan memberikan konsultasi kepada Perseroan Terbatas yang akan melakukan akuisisi. Dalam penilaian ini dilakukan analisis terhadap faktor konsenstrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan kepailitan. Hingga saat KPPU telah menciptakan suasana persaingan usaha yang sehat dalam prosesi akuisisi Perseroan Terbatas di Indonesia, walaupun demikian masih ditemukan kendala yakni masih adanya Perseroan Terbatas belum memberitahukan dan/atau meminta konsultasi kepada KPPU.

Actions (login required)

View Item