PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI DI POLRES PARIAMAN

DESVIANI, YOSI (2015) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI DI POLRES PARIAMAN. Diploma thesis, Univeristas Andalas.

[img] Text (Skripsi Fulltext)
201505251431th_desviani yosi 1110111020.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Bab :XXV Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu di kota besar, kota kecil, kabupaten maupun desa-desa dan pelakunya ada yang berasal dari kalangan rakyat biasa, pengusaha, artis, pejabat maupun Pegawai Negeri. Salah satunya kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Kota Pariaman. Penyidik melaksanakan kewenangannya melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 (KUHAP). Untuk itu permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Polres Pariaman, 2) Apakah kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Polres Pariaman, 3) Apakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Polres Pariaman. Adapun pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri ini dilakukan dengan ketentuan dalam KUHAP, namun penyidik menemukan kendala internal seperti kesulitan melakukan pemanggilan terhadap tersangka, tidak adanya bukti tertulis, dan kendala ekstemal seperti masyarakat mudah mempercayai orang lain agar keinginannya terwujud, kurangnya kerjasama antara saksi-saksi dengan pihak kepolisian, kurangnya pemahaman korban akan hukum. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengatasi kendala internal seperti melakukan "scan otak" di Rumah Sakit Siti Rahmah Padang, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap handphone korban yang berupa pesan singkat, dan mengatasi kendala ekstemal seperti, memberikan sosialisasi agar tidak mudah mempercayai orang lain, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa penyidik tidak akan memberikan tekanan saat meminta keterangan, sosialisasi bahwa polisi tidak dapat mengganti rugi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Mr Meivrizon Veri
Date Deposited: 14 Aug 2016 09:14
Last Modified: 14 Aug 2016 09:14
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/14393

Actions (login required)

View Item View Item