KEPASTIAN HUKUM PADA KASUS INTERVENSI RAHASIA NEGARA BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS PEMBOCORAN RAHASIA NEGARA OLEH WIKILEAKS)

ENGLA, PUSPITA HARIA (2014) KEPASTIAN HUKUM PADA KASUS INTERVENSI RAHASIA NEGARA BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS PEMBOCORAN RAHASIA NEGARA OLEH WIKILEAKS). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (TESIS) 201508051310th_englapuspitaharia.compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (947kB)

Abstract

Meningkatnya penggunaan internet dewasa ini diiringi dengan dampak negatifnya berdasarkan kasus pencurian dokumen yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Pencurian ini dikategorikan pelanggaran kedaulatan negara yang berakibat pada terganggunya hubungan antar negara dan berdampak pada kepentingan negara sehingga diperlukan penindakan untuk pelanggaran kedaulatan yang juga berdampak pada keamanan nasional dan internasional serta stabilitas negara. Penindakkan tersebut merupakan perwujudan tujuan hukum yaitu kepastian hukum untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal yang sama pada masa yang akan datang. Dalam penulisan tesis ini, penulis merumuskan dua (2) permasalahan yaitu mengenai pengaturan hukum internasional terhadap rahasia negara dan tindakan pembocoran rahasia negara; Penanganan hukum internasional terhadap Wikileaks yang membocorkan rahasia negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, hukum internasional mengatur tentang rahasia negara dan tindakan rahasia negara pada Piagam PBB. Penyadapan, Pencurian dan penerbitan tanpa izin rahasia negara merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara serta melanggar prinsip nonintervensi yang diatur dalam Piagam PBB Pasal 2(7) tentang larangan untuk ikut campur dalam urusan domestic suatu negara serta prinsip mutual respect yang diatur pada Pasal 1(2) Piagam PBB , kasus pelanggaran kedaulatan negara yang penyelesaiannya menggunakan jalur damai atau jalur militer sebagai landasan prinsip PBB dan Penanganan kasus Wikileaks dalam hukum internasional baru pada tahap pelaporan oleh negara korban ke Dewan Keamanan PBB atas dugaan pelanggaran pelanggaran kedaulatan negara yang tercantum pada pasal 2(1) Piagam PBB serta dalam hukum nasional penanganan Wikileaks diputuskan dengan berbagai macam tindakan, pengadilan militer AS menjatuhkan hukuman penjara pada relawan Wikileaks yang berstatus anggota militer AS dan pemblokkiran situs dibeberapa negara. Hasil penelitian ini penulis memberikan saran agar menanganan tindakan ilegal pada dokumen rahasia milik negara menjadi perhatian hukum nasional dan internasional dalam penangannanya yaitu peningkatan keamanan terhadap rahasia negara, memperbaiki hubungan antar negara dan penegakkan hukum disegala bidang yang apabila tidak ditangani menjadi momok nasional.

Actions (login required)

View Item