Hendra, Syamsu (2015) FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, EREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG (BPMPKB) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK TAHUN 2014. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (full text)
Bahan Upload Hendra Syamsu-1010831012-Ilmu Politik.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi dari fenomena rendahnya keterwakilan perempuan dipaelemen. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut memunculkan adanya inisiasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen melalui kebijakan affirmative action. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kuota minimal untuk perempuan dalam bidang pemerintahan, politik dan sosial adalah 30% dari total keseluruhan. Faktor rendahnya keterwakilan perempuan didasari dari faktor internal perempuan itu sendiri yaitu pemahaman dan pengalaman perempuan bidang politik masih rendah dan fenomena tidak kurangnya kepercayaan perempuan untuk memilih wakil perempuan di parlemen. Di Kota Padang upaya untuk meningkatkan kualitas perempuan di di bidang politik khususnya di parlemen dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang. Dalam hal ini BPMPKB melakukan kerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdapat di Kota Padang untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Parlemen dan meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan di parlemen dengan nama Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam meningkatkan kualitas perempuan di bidang politik. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengempulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumenter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 fungsi yang dilakukan oleh BPMPKB dalam meningkatkan kualitas perempuan di bidang politik yaitu: 1. Fungsi Perencanaan (Planning), 2. fungsi Pengorganisasian (Orgnizing), 3. fungsi Fungsi Penerapan (Actuating), 4. fungsi pengawasan (Controlling). Masing-masing fungsi tersebut digunakan untuk menjalankan pelaksanaan program-program dan menjalin relasi dengan LSM yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Padang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan di Parlemen Kota Padang .Kata Kunci: Kualitas Perempuan di bidang Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang, Kaukus Perempuan Politik Indonesia.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Depositing User: | Mr Zainal Abidin |
Date Deposited: | 06 Aug 2016 03:58 |
Last Modified: | 06 Aug 2016 03:58 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/14296 |
Actions (login required)
View Item |