PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN NOMOR: SE-06/D.05/2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMI SERTA KETENTUAN BIAYA AKUISISI PADA LINI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

ANDRE, FITRA ANWAR (2015) PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN NOMOR: SE-06/D.05/2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMI SERTA KETENTUAN BIAYA AKUISISI PADA LINI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR. Diploma thesis, Upt Perpustakaan.

Text 201512291159th_andre fitra anwar skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Salah satu tugas pengaturan dan pengawasan OJK di bidang Perasuransian adalah mengupayakan untuk menciptakan kondisi iklim usaha yang sehat, mampu melindungi kepentingan konsumen, dan masyarakat umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, OJK menerbitkan Surat Edaran yang mengatur tentang penetapan tarif premi dan ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Kehadiran SE ini mengingat asas pada Pasal 20 PP Penyelenggaraan Usaha Asuransi, mengamanatkan bahwa premi harus ditetapkan pada tingkat mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimana pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi dan Biaya Akuisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor? (2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi dan Biaya Akuisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor?. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yang menekankan pada kenyataan di lapangan yang dikaitkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini memperlihatkan (1) Pengawasan OJK terhadap penerapan SE tersebut dilakukan dalam dua tahap yaitu pemeriksaan langsung pada kantor perusahaan asuransi umum dan pemeriksaan tidak langsung dengan menerapkan pelaporan berkala yang disampaikan kepada OJK. (2) Kendala yang dialami oleh OJK dalam melakukan pengawasan adalah masih minimnya SDM OJK untuk mendukung pengawasan, masih banyak pihak yang keberatan atas ketetapan tarif premi yang diberlakukan dalam SE tersebut, sehingga perlu dilakukan sosisalisasi secara mendalam.

Actions (login required)

View Item