KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Intan, Devina (2015) KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201502181704th_skripsi intan buat di burning.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bahwa terbitnya Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem kenegaraan menuju demokrasi yang lebih substantif.Setiap peluang tentunya memerlukan sikap responsif untuk pemanfaatannya, sikap tersebut adalah keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama bagaimanakah sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik? kedua, bagaimanakah kajian yuridis terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008? Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Dengfan pendekatan ini nantinya dapat dideskripsikan tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta kajian yuridis terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : Pertama sanksi pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang terdiri dari Pasal 51 sampai Pasal 57 menerapkan sanksi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara , dan atau pidana denda. Yang pengaturannya masing-masing pasal berbeda-beda, ada yang menerapkan sanksi pidana alternatif, ada yang menerapkan sanksi pidana penjara dan/ atau pidana denda. Kedua kajian yuridis terhadap sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana yang diatur pasal-pasal sanksi pidana, tidak relevan dengan teori pemidanaan, sebab sanksi-sanksi pidananya lkebih ditujukan kepada subyek atau pelanggaran yang secara subtansi tidak diatur dalam pasal-pasal UU No.14 Tahun 2008, permasalahan lain dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 juga diatur mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Actions (login required)

View Item