-PERBANDINGAN KUALITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP ANTAR-SKPD DI KABUPATEN SAROLANGUN

M, Sudarjanto (2016) -PERBANDINGAN KUALITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP ANTAR-SKPD DI KABUPATEN SAROLANGUN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (57kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (28kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (37kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis_M. Sudarjanto_1420532043_Perbandingan Kualitas Penatausahaan Aset Tetap Antar SKPD di Kabupaten Sarolangun - Copy.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan membandingkan kualitas penatausahaan aset tetap antar SKPD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Objek penelitian adalah kelengkapan dokumen penatausahaan aset tetap berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) dan prosedur penatausahaan aset tetap yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Data penelitian yakni data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder berupa KIB. Metode sampel adalah total sampling sebanyak 39 SKPD. Pengolahan data menggunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar 72,01 % yang berarti penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun memenuhi kriteria sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007. SKPD dengan penatausahaan aset tetap yang paling baik yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 78,91 %. SKPD dengan penatausahaan aset tetap yang sedang adalah Dinas Perikanan dan Peternakan 70,07 %. Sedangkan untuk SKPD dengan penatausahaan aset tetap yang kurang baik yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan (BPP) sebesar 64,15%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah kompensasi yang diberikan kepada pengurus barang tidak sesuai dengan tanggungjawabnya, rendahnya etos kerja dan displin pengurus barang, belum optimalnya SIPKD Aset, kurangnya pengetahuan pengurus barang tentang penatausahaan aset tetap, keberadaan aset tetap SKPD dan rendahnya perhatian dan komitmen pengguna barang terhadap barang-barang yang ada di SKPD.

Actions (login required)

View Item