PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG DISEBABKAN OLEH SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I.A Padang)

RADHI, UTAMA (2015) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG DISEBABKAN OLEH SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I.A Padang). Masters thesis, Upt Perpustakaan.

Text 201512291232th_tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (873kB)

Abstract

Tanah merupakan suatu kebutuhan fundamental dari setiap warga negara saat ini. Kebutuhan akan tanah ini terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh tanah dan mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka miliki. Tanah yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi secara ekonomi, maupun sosial. Seiring dengan perkembangan akan kebutuhan masyarakat maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai masalah Pertanahan dengan Peraturan: PP No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah. Para pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah yang mereka miliki kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di mana tanah tersebut terletak, dan kemudian akan menghasilkan sertifikat sebagai bukti hak atas kepemilikan tanah seseorang, dalam praktiknya seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan tanah, sering ditemukan adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini: 1) bagaimana proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah bersertifikat ganda di Pengadilan Negeri Klas I.A Padang?, 2) bagaimana terjadinya sertifikat ganda dan bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang berkaitan dengan sengketa sertifikat ganda. Metode dalam penulisan tesis ini yuridis normatif dan penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan kemudian menghubungkan dengan penelitian di lapangan. Hal ini Pengadilan Negeri Klas I. A Padang. Penelitian yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda: 1) adanya tanah terlantar yang tercantum dalam putusan, bahwa setelah penggugat membeli tanah tersebut dan tidak langsung memanfaatkan tanah tersebut, sehingga tergugat mempunyai kesempatan untuk mendirikan pondok-pondok, 2) ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pengolahan lahan, sehingga tidak terjadi tanah terlantar. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sertifikat ganda adalah hakim memeriksa apakah penggugat adalah benar pemilik objek sengketa, dan apakah perbuatan tergugat itu termasuk perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Sengketa, Sertifikat, Ganda.

Actions (login required)

View Item