TINJAUAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

ARIEF, RAHMAN (2014) TINJAUAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI FULLTEXT) CRV0023.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (798kB)

Abstract

Transportasi adalah suatu sarana yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. pentingnya transportasi ini didasari oleh banyaknya manfaat yang dapat ditimbulkan oleh transportasi. Ketentuan yang berkaitan dengan transportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, di dalamnya terdapat kententuan yang mengatur tentang Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dalam pelaksanaannya diatur khusus dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah agar terselenggaranya pelayanan angkutan yang aman, tertib, lancar, teratur, nyaman, berkualitas, tidak mengganggu atau menjadi pesaing bagi angkutan umum pada trayek tetap dan teratur. Dengan terlaksananya izin tersebut maka akan tercipta keamanan, keteraturan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keselamatan sehingga Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis lebih mendalam dan mengangkat hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul:“TINJAUAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT”. Dalam usaha melakukan penelitian dan memecahkan permasalahannya, digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menempuh langkah – langkah observasi dan analisis. Penelitian ini didasarkan pada data primer (data dasar). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer serta analisisnya bersifat kualitatif karena data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangundangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan. Dari hasil penelitian maka akan diketahui bagaimana prosedur pengurusan izin AJDP dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pemberi maupun penerima izin, serta pemecahan dari permasalahan pengurusan izin tersebut.

Actions (login required)

View Item